JAKARTA (Arrahmah.com) - Menanggapi penangkapan kelompok bersenjata di Medan yang melibatkan Densus 88 Anti Teror, Indonesia Police Watch (IPW) justru mengecam tindakan Densus 88 Anti Teror yang tidak berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara (Sumut) sebelumnya dalam melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata di Medan. Tindakan ini dianggap sebagai sikap yang arogan.
"Tindakan seperti ini menunjukan sikap arogan, mereka (Densus 88) merasa seperti polisi nomor satu di republik ini," kata Presidium IPW Neta S Pane, Senin (20/9/2010).
Bagaimana pun, tambah Neta, Densus 88 yang turun ke daerah harus berkoordinasi dengan Kapolda setempat. "Dimana pun, kalau ada satuan Kepolisian yang akan melakukan aktivitas di daerah, mereka harus lapor dan koordinasi dengan Kapolda setempat," imbuhnya.
Menurutnya, tindakan arogan ini akan merusak citra Kepolisian. Padahal seharusnya, saat ini semua komponen Kepolisian bisa bekerjasama dengan baik untuk mengembalikan citra Polri.
"Ini jelas merusak citra polri. Kalau sesama polisi saja sudah arogan, bagaimana kepada masyarakat? Padahal seharusnya mereka menunjukan sikap polisi yang ramah dan mengayomi masyarakat bukan sikap arogan," kata Neta.
TNI AU Protes Arogansi Densus di Bandara Polonia
Sementara itu, Ulah Densus 88 Polri yang datang ke Medan, Sumatera Utara (Sumut) yang terkesan arogan dalam penggerebekan dan penangkapan para tersangka yang diduga pelaku perampokan Bank CIMB Medan mendapat protes serius. Pemprotes, bukan lembaga asal-asalan, tapi TNI AU. TNI AU memprotes arogansi para personel Densus 88 saat berada di Bandara Polonia Medan.
Protes itu disampaikan Komandan Pangkalan TNI AU Udara Medan bertanggal 16 September 2010. Surat protes bernomor B/138/IX/2010/Lanud Medan itu ditujukan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno dan ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Medan Kolonel (Pnb) Taufik Hidayat.
Bagaimana pun, tambah Neta, Densus 88 yang turun ke daerah harus berkoordinasi dengan Kapolda setempat. "Dimana pun, kalau ada satuan Kepolisian yang akan melakukan aktivitas di daerah, mereka harus lapor dan koordinasi dengan Kapolda setempat," imbuhnya.
Menurutnya, tindakan arogan ini akan merusak citra Kepolisian. Padahal seharusnya, saat ini semua komponen Kepolisian bisa bekerjasama dengan baik untuk mengembalikan citra Polri.
"Ini jelas merusak citra polri. Kalau sesama polisi saja sudah arogan, bagaimana kepada masyarakat? Padahal seharusnya mereka menunjukan sikap polisi yang ramah dan mengayomi masyarakat bukan sikap arogan," kata Neta.
TNI AU Protes Arogansi Densus di Bandara Polonia
Sementara itu, Ulah Densus 88 Polri yang datang ke Medan, Sumatera Utara (Sumut) yang terkesan arogan dalam penggerebekan dan penangkapan para tersangka yang diduga pelaku perampokan Bank CIMB Medan mendapat protes serius. Pemprotes, bukan lembaga asal-asalan, tapi TNI AU. TNI AU memprotes arogansi para personel Densus 88 saat berada di Bandara Polonia Medan.
Protes itu disampaikan Komandan Pangkalan TNI AU Udara Medan bertanggal 16 September 2010. Surat protes bernomor B/138/IX/2010/Lanud Medan itu ditujukan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno dan ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Medan Kolonel (Pnb) Taufik Hidayat.
Pada Minggu (19/9/2010), Densus 88 melakukan penggerebekan di Tanjung Balai, Medan dan Belawan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan itu, tiga tersangka tewas ditembak dan beberapa orang ditangkap Densus. Bersama tangkapan di Lampung, polisi total menangkap 18 orang. Mabes Polri menduga mereka terkait kasus perampokan CIMB Niaga Medan 18 Agustus 2010. Sementara Kapolda Irjen Pol Oegroseno mengaku belum mendapat indikasi bahwa komplotan itu terlibat kasus perampokan Bank CIMB Niaga.
Kontras Tuding Densus 88 Tukang Sabotase
Tak mau ketinggalan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga ikut menilai bahwa Densus 88 mengganggu kinerja Polda Sumut dalam penyidikan kasus perampokan Bank CIMB Niaga. Atas nama antiterorisme, Densus 88 melakukan kerja tanpa koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
"Jangan sampai Densus malah mengganggu pengusutan kasus CIMB Niaga. Jangan sampai Densus menyabotase kerja Polda dalam mengusut pelaku perampok kriminal atas nama antiterorisme," kata Ketua Dewan Pembina Kontras, Usman Hamid, di Jakarta, Senin (20/9/2010).
Dia menjelaskan, seharusnya Densus 88 berkoordinasi dengan otoritas kepolisian daerah setempat. "Atas perintah siapa Densus 88 tiba-tiba ambil alih kasus perampokan Bank CIMB Niaga. Itu salah kecuali jika bersama dalam operasi gabungan," terangnya.
Terkait tewasnya 3 orang di Tanjung Balai, sesuai hukum perang, tak dibenarkan tindakan yang tidak manusiawi.
"Kontras berharap Kapolri agar memeriksa apakah ada koordinasi dengan otoritas kepolisian daerah setempat. Pastikan adanya akuntabilitas dari Densus. Kematian 3 orang yang ditembak harus dipastikan betul apakah mereka dalam keadaan kontak senjata yang nyata mengancam keselamatan petugas. Tangkap orang harus dengan bukti, ajukan ke pengadilan. Menggerebek harus indahkan prosedur hukum yang sah," bebernya.
Sementara itu, dalam konferensi pressnya, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyangkal adanya konflik di tubuh Polri terkait penyergapan di Medan, Minggu (19/9/2010), lalu. Penanganan terorisme tersebut sudah sesuai dengan SOP.
"Jangan ada pihak-pihak yang menafsirkan seolah rantai komando di jajaran kepolisian yang terputus dan ada intervensi di Mabes Polri," kata BHD dalam jumpa pers di Mapolda Sumut. (voi/arrahmah.com)
Raih amal shalih, sebarkan informasi ini..
Postingan
