Wasiat Terbaru Ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk Para Mujahid

14.4.10

Satpol PP Beringas, Darah Tertumpah di Makam Habib Hasan Alhadad Priok


JAKARTA (voa-islam.com) — Aksi pembongkaran makam Habib Hasan Alhadad yang populer dengan sebutan Mbah Priok, mendapat tentangan hebat dari warga setempat. Warga  menolak penggusuran lahan makam Mbah Priok karena makam ini menjadi tempat keramat dan bersejarah dalam sejarah umat Islam Betawi. Mbah Priok adalah ulama, mujahid dan juru dakwah Islam yang membawa Islam ke wilayah itu. Nama “Tanjungpriok” di Jakarta Utara itu pun diambil dari nama Mbah Priok.

Bentrokan warga dengan aparat yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun tak bisa dihindari. Keberingasan Satpol PP dan Polisi semakin memperkeruh suasana, mengakibatkan tertumpahnya darah di makam yang terletak di kawasan Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4/2010).

Aksi saling lempar batu antara pihak aparat dan warga yang bertikai terus terjadi. Massa yang menguasai wilayah di sekitar Jalan Jampea Raya, Koja pun tak kalah beringas. Tak pelak, berbagai benda termasuk kendaraan bermotor, entah milik siapa, menjadi korban amukan massa dan dibakar di tengah jalan.

Di tengah Jalan Raya Jampea, oknum warga membakar beraneka benda, mulai dari sebuah sepeda motor, ban bekas, bangku-bangku dari mobil milik Satpol PP, hingga balok-balok kayu. Adapun di areal dekat pintu masuk Makam Mbah Priok, bentrokan masih saja terus terjadi. Di dalam sana juga terjadi aksi bakar-bakaran.

Tak hanya itu, bentrokan antara warga melawan Satpol PP dan polisi juga merembet hingga di depan RSUD Koja, Jalan Jampea, Jakarta Utara, atau sekitar 500 meter dari makam Mbah Priok.
...Makam Mbah Priok ditentang karena sangat bersejarah dalam sejarah umat Islam Betawi, Jakarta Utara. Mbah Priok adalah ulama, mujahid dan juru dakwah Islam yang membawa Islam ke wilayah itu...
Bentrok ini terjadi karena warga kesal dengan ulah Satpol PP di area Mbah Priok yang melakukan pemukulan terhadap warga.

Dalam bentrokan tersebut, puluhan warga merusak mobil Satpol PP yang ada di depan RSUD Koja. Mereka memecahkan kaca-kaca dan kemudian menggulingkan mobil tersebut di tengah jalan. Lalu lintas di jalan ini pun terputus.

Akibat aksi-aksi tak terkendali, wilayah Koja yang siang ini begitu terang karena matahari berubah menjadi "mendung" tertutup kepulan asap. Langit Koja tertutup asap hitam dari aksi bakar-bakaran yang terjadi.

Sementara itu, belasan korban terus berjatuhan. Semenjak siang, RS Koja Jakarta Utara tak henti-hentinya menerima korban yang terus berdatangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bentrokan bakal segera berakhir.
...Makam itu merupakan situs sejarah umat Islam Betawi dan menjadi salah satu tempat wisata ziarah...
FUI Kecam Penggusuran Makam Mbah Priok

Forum Umat Islam (FUI) menyesalkan tindakan Pemda DKI Jakarta menggusur pemakaman Mbah Priok, apapun alasannya.

"Makam itu merupakan situs sejarah umat Islam Betawi dan menjadi salah satu tempat wisata ziarah," ujar Sekjen FUI Muhammad Al Khatthath di Jakarta, Rabu.

Menurut Khatthath, makam tersebut punya nilai sejarah yang mengajarkan kepada umat Islam mengenai metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Mbah Priok. Jadi, apapun alasannya, penggusuran makam Mbah Priok tak dapat dibenarkan.
...Janganlah demi kepentingan bisnis para kapitalis, pemerintah memberangus sejarah umat Islam, tegas Khatthath...
"Janganlah demi kepentingan bisnis para kapitalis, pemerintah memberangus sejarah umat Islam," tegas Khatthath.

Khatthath mengaku dapat memahami kemarahan warga dan santri di sekitar makam Mbah Priok dalam menghadapi ratusan aparat yang brutal.

Sebab, mereka menganggap makam itu sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah. Mereka juga menganggap Mbah Priok sebagai wali. Karenanya, ia menyesalkan tindakan Pemda DKI Jakarta menggusur makam Mbah Priok.

Satpol PP Beringas, Gubernur DKI Harus Tanggung Jawab

Bentrokan antara Satpol PP dan polisi dengan warga di Priok itu adalah akibat kesalahan Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam menerapkan strategi penanganan pembebasan lahan.

“IPW mengecam Gubernur DKI dalam penanganan pembebasan lahan yang tidak taktis. Gubernur perlu ditegur,” jelas Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Rabu (14/4/2010).

IPW menyayangkan kenapa dalam penanganamelakukann penggusuran yang mendapat penolakan massa ini. Satpol PP dikedepankan, sementara polisi seperti tidak berperan mengendalikan keamanan. Menurunkan Satpol PP berhadap-hadapan dengan massa, menurut Neta adalah kesalahan fatal. Sebab terbukti telah membuat konflik horizontal.

“Satpol PP tidak berhak melakukan pengamanan, itu tanggung jawab polisi. Kapolda Metro Jaya bisa mengingatkannya ke aparat pemda” katanya. Neta juga mendesak Gubernur untuk memecat Kepala Satpol PP, Hariyanto Badjuri karena dinilai bertanggung jawab atas amuk massa itu.
...Satpol PP mutlak dievaluasi, Gubernur harus bertanggung jawab. Satpol PP telah menjadi 'mesin pembunuh' bagi rakyat kecil, kata Hendardi...
“Gubernur harus menindak tegas dengan mencopot Kepala Satpol PP, karena dia yang bertanggung jawab,” katanya.

Pernyataan senada diungkapkan Setara Institute. Dalam rilisnya, Ketua Setara, Hendardi mendesak agar Satpol PP yang bertindak beringas itu dievaluasi dan Gubernur DKI Fauzi Bowo harus bertanggung jawab.

"Satpol PP mutlak dievaluasi, Gubernur harus bertanggung jawab," kata Hendardi, Rabu (14/4/2010).

Menurut Hendardi, pendekatan represif dan arogan harus diganti dengan pendekatan dialog.

"Satpol PP telah menjadi 'mesin pembunuh' bagi rakyat kecil," lanjut Hendardi.

Jika tindakan represif ini tidak bisa dihilangkan, Pemprov DKI harus mempertimbangkan untuk membubarkan Satpol PP. "Bila Satpol PP tidak bisa melakukan perbaikan dalam menjaga ketertiban warga negara, maka selayaknya Satpol PP dibubarkan saja," pungkasnya.

Kepala Satpol PP harus dipecat

Kekerasan yang terjadi dalam penggusuran makam Mbah Priok, Jakarta Utara, membuat berang para anggota DPRD DKI Jakarta. Ida Mahmuda, salah satu anggota DPRD mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Haryanto Badjuri.

"Gubernur harus mencopot Kepala Satpol PP. Bila tidak mau, Gubernur harus bertanggung jawab," kata Ida.
...Gubernur harus mencopot Kepala Satpol PP. Bila tidak mau, Gubernur harus bertanggung jawab...
Desakan ini disampaikan karena dalam aksi tersebut, Satpol PP bertindak sangat beringas kelewat batas. Sampai-sampai, seorang anggota DPRD yang mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru, malah digebuki Satpol PP. Andika, Ketua Komisi A itu, selain  dilempari batu juga digebuki. Anggota Satpol PP terus menggebuknya, meski sudah berteriak-teriak, "Saya anggota DPRD, saya anggota DPRD!"

"Kami sedang negosiasi soal penertiban makan dengan pengelola, tiba-tiba hujan batu," kata Ida di lokasi. Akibatnya, tangan kiri Ida luka dan mengeluarkan darah. "Lihat tangan saya berdarah."

Satpol PP di Luar Batas Kewenangan

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menyesalkan bentrokan antara Satpol PP dan warga terkait penggusuran lahan makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4/2010).
Ifdhal mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol PP merupakan pelanggaran HAM. "Kami menyesali apa yang dilakukan otoritas Pemerintah Kota Jakarta Utara sehingga menimbulkan korban jiwa," ujar Ifdhal kepada para wartawan, Rabu sore di Gedung Komnas HAM, Jakarta.
...Satpol PP yang telah menggunakan kewenangan di luar batas. Tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol PP merupakan pelanggaran HAM...
Karenanya, Komnas HAM menghendaki agar peristiwa bentrok antara Satpol PP dan polisi dengan warga di sekitar makam Mbah Priok di Koja, diselidiki secara menyeluruh.

"Penyelidikan harus dilakukan pemerintah. Jika tidak, Komnas akan melakukan penyelidikan atas peristiwa ini," kata Ifdhal.

Dikatakan Ifdhal, harus ada yang bertanggung jawab pada peristiwa ini, terutama Satpol PP yang telah menggunakan kewenangan di luar batas. "Maka itu, harus ada tindakan hukum bagi anggota Satpol PP yang terbukti melakukan tindak kekerasan," ujarnya.
Saat ini, lanjut Ifdhal, Komnas telah menurunkan tim ke lapangan guna melakukan pemantauan. Hasil laporan pemantauan secara komprehensif akan disampaikan Komnas kepada publik dalam waktu singkat. [taz]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

wdhr